2015 Pelajar Jogja Bebas Uang Gedung

1

Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam rancangan APBD 2015. Terutama menyangkut kebijakan membebaskan dana investasi atau yang kerap disebut sebagai uang gedung bagi pelajar Kota Yogyakarta untuk jenjang SMA Negeri.

Menurut Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, kebijakan tersebut sudah disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta. “Tahun depan intervensi pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan akan lebih besar. Total alokasi untuk pendidikan 41 persen dari APBD,” paparnya usai paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2015, Jumat (21/11/2014).

 

Haryadi menambahkan, anggaran pendidikan pada APBD 2014 ini sebenarnya sudah tinggi yakni 30 persen. Sedangkan kenaikan 11 persen untuk tahun depan sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran. “Tahun depan harapan kami sudah tidak ada lagi SMA Negeri yang memungut uang gedung. Itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah,” imbuhnya.

Meski demikian, sharing pembiayaan dari masyarakat tetap dibutuhkan. Terutama menyangkut kebutuhan operasional sekolah. Hal ini guna menjaga kualitas pendidikan sekaligus bentuk tanggung jawab masyarakat atas pendidikan.

Sementara Ketua Banggar DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengaku, secara teknis kebijakan pembebasan uang gedung di SMA Negeri itu akan dibahas kembali di tingkat komisi. Namun hanya pelajar Kota Yogyakarta yang berhak menikmati kebijakan tersebut.
Oleh karena itu mekanisme realisasi anggaran belum bisa diputuskan. Termasuk menghitung secara rinci kebutuhan dana investasi di tiap sekolah. “Yang jelas, warga kota tidak ada alasan putus sekolah karena alasan biaya. Kebijakan bebas uang gedung masih kami matangkan supaya tidak meninggalkan kualitas,” paparnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana masih enggan memberikan penjelasan terkait kebijakan itu. Namun berdasar KUA-PPAS APBD 2015 yang sudah disepakati, tiap siswa Kota Yogyakarta akan memperoleh jaminan Rp 3,5 juta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *