Anies Baswedan: UN Gagal Petakan Kualitas Pendidikan

1

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan sedang melakukan kajian mendalam untuk memutuskan nasib Ujian Nasional (UN).

Anies mengatakan, keputusan lanjut atau tidaknya UN tidak bisa didasarkan preferensi atau minatnya pribadi, melainkan harus berdasarkan kajian akademik yang jelas.

Anies mengungkapkan, UN memiliki fungsi sebagai pemetaan dan penentu kelulusan. Sayangnya, hasil UN selama ini justru gagal memetakan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kalau setiap lulus UN mencapai hampir 100 persen, lalu bagaimana kita memetakan? Apakah adanya UN berhasil ada pemetaan? Kalau tidak berhasil berarti kita pakai cara lain,” kata Anies usai menerima kunjungan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pendidikan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Jumat (14/11).

Menurut Anies, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melakukan evaluasi pendidikan, sehingga sebenarnya banyak solusi lain untuk melakukan evaluasi atau ujian.

“Kita sedang mencari ujian yang benar-benar berbeda dari sekarang,” ujar Anies.

Anies mengatakan, sepanjang UN diterapkan, pendidikan di Indonesia belum ada kemajuan signifikan. Dari data Kemdikbud, 75 persen sekolah belum mendapatkan pelayanan minimal. Prestasi Indonesia dalam kemampuan membaca dan sains di tingkat dunia juga masih jauh di bawah rata-rata.

Dia menjelaskan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh alat uji. Jika alat ujinya benar, maka teknik belajar apa pun bisa dipakai. Menurutnya, siswa selama ini belajar dengan acuan soal-soal UN meskipun tidak semua soal UN bisa dikerjakan.

“Misalnya ditanyakan berapa jumlah kaki meja? Jawabannya tergantung meja seperti apa, ada meja tidak ada kakinya. Pertanyaan seperti itu malah masuk di UN,” katanya.

Oleh karena itu, kata Anies, ada dua hal yang harus dievaluasi terkait UN, yaitu metode ujiannya dan isi atau soal-soal ujiannya.

Anies mengaku, secara pribadi, memiliki sikap yang konsisten untuk menolak UN. Dia pernah menandatangani moratorium UN beberapa tahun lalu. Namun, sebagai menteri, dia tidak akan membiarkan keputusan UN diambil berdasarkan preferensi atau seleranya pribadi.

“Secara pribadi Anda tahu posisi saya, tapi saya sekarang bertindak atas nama negara, menggunakan uang pajak, sehingga keputusan harus benar. Bukan selera atau preferensi,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan dan aktivis Sekolah Tanpa Batas, Bambang Wisudo, mengatakan, UN bukan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melainkan justru alat menghakimi anak. Siswa yang tidak lulus UN mendapat stigma bodoh atau lambat belajar. Ditambah, UN juga mendorong aksi-aksi kecurangan.

“Jika mau ada standarisasi seharusnya jangan di proses evaluasinya, tapi standarisasi di pelayanannya. Guru, sarana prasarana semua itu harus sesuai standar,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan, UN di tingkat SD dan SMP bertentangan dengan Wajib Belajar. Sebab, siswa SD dan SMP seharusnya otomatis lulus ke jenjang berikutnya.

Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, UN sarat kepentingan politik. Namun, dia berharap Mendikbud Anies Baswedan lebih mengikuti keinginan Presiden Jokowi. Menurutnya, secara eksplisit dalam penjelasan visi misi Jokowi diungkapkan bahwa UN akan dihapuskan.

“Kami tahu ini ada kepentingan politik yang besar, tapi kami berharap Mendikbud lebih ikut presiden dari ada wakilnya (Jusuf Kalla),” kata Ade.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *